Home Sumsel Raya Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa

Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa

3 min read
Komentar Dinonaktifkan pada Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa
0
155

PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mengadakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0. Hal itu dilakukan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efesiensi serta tertib disiplin dalam penggunaan anggaran, baik APBD maupun berasal dari APBN.

Demikian disampaikan oleh Bupati Banyuasin, H Askolani SH MH, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafis Tohir, Deputi Kepala BPKP Bid. Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto, Ak., M.BA.

Bupati Banyuasin, H Askolani SH MH, menyambut Baik adanya Workshop ini dalam Rangka meningkatkan Kapasitas dan penyelarasan pemahaman Antara pemangku Kebijakan, Stakeholder dan pemerintah Daerah.
“Ini terkait pengelolaan keuangan desa Berbasis Aplikasi Guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, Akuntabel dan efektif serta tertib dan disiplin Anggaran,” tegasnya.

Oleh karena itu, adanya kegiatan ini hendaknya diikuti dengan baik, sebab menjadi wadah untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana mewujudkan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan desa Sesuai dengan UUD No. 6 tahun 2014.

Dijelaskanya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 dan 2016 masing- masing sebesar Rp 58.895.400.000,-.

“Kemudian di tahun 2017 sebesar Rp.106 Miliar dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp. 108.403.000.000,-. atau 10 % dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan mudah-mudahan pada tahun 2019 anggaran ADD terus akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Dengan semakin meningkatnya anggaran ADD yang sebagian besar digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif dan operasional lembaga kemasyarakatan Desa diharapkan kesejahteran Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa semakin meningkat.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memerintahkan kepada OPD terkait untuk segera menyusun langkah-langkah dan upaya perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan yang mengarah kepada penguatan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” tegasnya. (amr)

Load More By admin
Load More In Sumsel Raya
Comments are closed.